Saturday October 25, 2014
Category: indonesia news
23
Mar
Hits: 1104

Sumenep (gemaislam) Membuat perahu biasanya dilakukan warga di tepi laut atau di pinggir pantai. Hal itu dilakukan agar lebih mudah menurunkan jika sudah selesai pembuatannya. 

Category: indonesia news
22
Mar

Indonesia kini miskin energi


Written by Admin Gema
Hits: 525

JAKARTA (gemaislam) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan Indonesia tak lagi kaya dengan sumber energi.

Category: indonesia news
20
Mar

MUI Haramkan Politik Uang


Written by Admin Gema
Hits: 586

JAKARTA (gemaislam) – MUI (Majelis Ulama Indonesia) Pusat mengingatkan kepada seluruh kader partai politik untuk tidak melakukan politik uang pada Pemilu yang akan diselenggarakan beberapa saat lagi.

Politik uang adalah tindakan haram, termasuk  bagian dari tindak kejahatan. "Politik uang adalah haram karena termasuk suap (risywah)," kata Ketua Umum MUI, Din Syamsudin di kantor MUI, Jakarta, Rabu (19/3/2014), lansir JPNN.

Dia menyebutkan tindakan politik uang tak bedanya tindak korupsi. Pihak pemberi dan penerima masuk kategori korupsi. Ditegaskannya, politik uang atau politik transaksional merupakan musibah besar. Tindakan itu merusak martabat bangsa, merusak generasi bangsa dan semua tatanan sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. “Mumpung masih ada waktu mari kita saling mengingatkan. Tidak menjadikan politik uang dalam pemilu,” ungkap Din.

Menurutnya, pemilu adalah agenda nasional yang penting maka harus dipentingkan. Pemilu adalah cara damai yang konstitusional untuk menyelesaikan berbagai masalah bangsa menuju terwujudnya cita-cita nasional yakni negara Indonesia yang maju, adil, makmur berdaulat dan bermartabat. “Pemilu 2014 memiliki makna strategis untuk mengahiri masa transisi," tandasnya.

MUI juga meminta kepada seluruh partisipan parpol peserta pemilu, dan penyelenggara pemilu (KPU) untuk mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa. Sekaligus meletakkannya di atas kepentingan kelompok dan partai. (bms)

Category: indonesia news
21
Mar
Hits: 1574

Para ulama Ahlu sunnah wal Jama'ah telah sepakat bahwa sistem pemerintahan demokrasi merupakan produk orang kafir yang tidak sejalan dengan syariat islam.

Namun pemilu tahun 2014 ini membuat banyak kalangan terutama Ahlusunnah wal Jama'ah bingung dikarenakan kekhawatiran atas propaganda orang kafir dan kaum syi'ah untuk menguasai NKRI melalui kader mereka yang duduk di kursi pemerintahan.

Salah seorang ulama Ahlu sunnah wal jama'ah, Syaikh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili ditanya mengenai hukum mengikuti pemilu, beliau menjawab :

"Telah kita ketahui bahwa memilih pemimpin melalui pemilu merupakan tasyabbuh kepada orang kafir yang tidak diperbolehkan dalam syariat. Dan praktek pemilu yang terjadi sekarang ini adalah beberapa orang maju mencalonkan dirinya serta berusaha mengajak manusia untuk menunjuk dirinya, dan didalam nya terdapat peperangan antara mereka yaitu setiap yang mencalon diri mengatakan "pilihlah saya" disertai janji-janji, hal ini merupakan bukti pertama yang menunjukkan kebatilan pemilihan umum yang pada asalnya memang merupakan hal yang bathil dan sesat tanpa diragukan lagi.

Seandainya syariat islam itu ditegakkan   lalu ada seorang yang mengajukan dirinya dan menyuruh kaum muslimin disebuah negri kaum muslim untuk memilihnya maka mereka akan sepakat untuk tidak memilihnya karena berpegang kepada prinsip syariah.

Akan tetapi jika diwajibkan (oleh pemerintah-pent) kepada kaum muslimin dan mereka tidak memiliki kuasa atau kekuatan untuk menolaknya, sedangkan kendali kekuasaan dipegang oleh orang yang mendukung pemilu, dan yang maju menjadi pemimpin lebih dari satu orang, dan kaum muslimin melihat bahwa kemaslahatan bagi muslimin hanya ada pada salah satu calon bukan pada yang lainnya. Baik itu karena lebih baik daripada yang lain, atau lebih sedikit keburukannya daripada yang lain.

Maka ketika itu diperbolehkan memberikan suara untuk memilih orang tersebut karena mengamalkan kaidah "memilih yang lebih ringan diantara dua keburukan" dan sesuai dengan kaidah di kalangan para ulama "keadaan darurat dapat menjadikan sesuatu yang haram menjadi boleh", dan inilah yang dipilih para ulama diantaranya adalah Syaik Bin Baz dan Syaikh Al-Utsaimin dan Ulama Kibar yang lainnya.

Karena tidak mungkin bagi mereka ketika datang fitnah seperti ini untuk meninggalkannya atau malah dikafirkan dan tidak peduli sehingga orang-orang jahat menguasai kaum muslimin dan mereka tak mempunyai harga diri di tengah masyarakat, karena mereka tau bahwa kaum muslimin tidak akan ikut berpartisipasi dalam pemilu atau menggunakan hak-haknya untuk kebaikan kaum muslimin.

Bahkan hal ini bukan hanya berlaku di negri kaum muslimin, tetapi juga berlaku di negri kafir seperti Amerika dan lainnya jika di dalamnya terdapat kemaslahatan bagi Islam dan muslimin, dengan niatan memberikan pendapat bukan berniat mengikuti dan mensetujui pemilu, Nabi shalallahu 'alaihi wa salam bersabda : "Sesungguhnya setiap amalan tergantung niatnya", dan ini yang menurutku benar dalam masalah ini, bukan berarti aku membolehkan pemilu, tetapi ini yang benar menurutku dalam masalah ini.

Wallahu a'lam. (ib)

Category: indonesia news
19
Mar
Hits: 655

JAKARTA (gemaislam) - Indonesia tak setuju dengan pemisahan Crimea dari Ukraina dan bergabung dengan Rusia. Terkait referendum yang berlangsung di Crimea ini, menurut Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, akan membawa dampak pada suasana hubungan Rusia, Amerika Serikat dan Uni Eropa.

"Tentu akan bawa dampak kepada berbagai belahan dunia, kalau dibiarkan semakin memburuk," kata Marty di kantor presiden, Jakarta, Rabu (19/3/2014), lansir Viva News.

Kemudian, kata dia, Indonesia juga tak bisa menerima pemisahan wilayah manapun juga yang memiliki dampak pada keutuhan wilayah itu.

"Kalau pemisahana itu sesuai kesepakatan negara induknya kita bisa terima. Misalnya, Sudan Selatan berpisah menjadi negara merdeka, Indonesia langsung dukung. Karena pemisahan Sudan Selatan atas persejuan Sudan. Ketika Serbia dan Montenegro pisah, kita juga dukung karena itu berdasarkan kesepakatan," ujar dia.

Tetapi, Indonesia, kata Marty tak mendukung pemisahan Kosovo dengan Serbia dan sekarang Crimea dengan Ukraina. Sebab, pemisahan itu dilakukan hanya satu pihak. "Unilateral, satu kelompok manusia itu tidak bisa kita terima," kata dia.

Indonesia, kata Marty, mengedepankan prinsip kedaulatan negara. Serta mengedepankan prinsip integritas wilayah dan keutuhan suatu negara.

"Oleh karena itu tentu ini juga berlaku di Ukraina. Kita tidak bisa menerima langkah apapun juga yang melanggar kedaulatan dan keutuhan wilayah dari Ukraina," ujar dia.

Tak hanya Indonesia, Amerika Serikat dan Uni Eropa pun tak setuju pemisahan itu. Bahkan, mereka mulai jatuhkan sanksi terkait referendum itu. Sebab, mereka meyakini bahwa referendum itu diduga hasil rekayasa Moskow.

Sanksi yang diterapkan AS dan UE itu berupa larangan bepergian atau tidak memberi izin berkunjung (visa) kepada sejumlah pejabat Rusia dan Ukraina yang pro-Moskow. Aset-aset mereka di AS dan UE juga dibekukan.

Para tokoh yang kena sanksi itu dianggap berperan dalam referendum itu, yang dipandang AS, UE, dan pemerintahan sementara Ukraina di Kiev sebagai  langkah ilegal. (bms/viva)